1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Mengenal Awal Bulan Hijriyah

Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia

Di Indonesia penetapan awal bulan Hijriyah khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan sering menimbulkan masalah. Permasalahan awal bulan Hijriyah merupakan salah satu permasalahan hisab-rukyat yang tak kunjung selesai dan selalu beruang hampir setiap tahun dan menjadi sangat urgen dibandingkan dengan penetapan waktu shalat, arah kiblat dan gerhana yang hampir tidak pernah dipermasalahkan.

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis /astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim sama-sama memiliki dalil syar’i yang kuat.
Permasalahan penentuan awal bulan hijriyah adalah bermula pada persoalan tentang obyek yang disebut sebagai Hilal. Apakah hilal itu? Hilal secara umum dipahami sebagai bulan sabit terkecil yang muncul setelah matahari terbenam. Terlihatnya hilal didahului peristiwa yang disebut ijtimak atau konjungsi yaitu saat Bulan dan Matahari segaris meridian ekliptika secara geosentris. Secara astronomis peristiwa ini disebut sebagai bulan baru atau new moon.
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Danjon seorang astronom dari Perancis, menyimpulkan bahwa dikarenakan kemampuan mata manusia, lemahnya cahaya hilal serta pengaruh cahaya senja serta gangguan atmosfer menyebabkan pengamatan terhadap Hilal amatlah sulit.
Berdasarkan kajian terhadap laporan yang dapat dipercaya atas kenampakan Hilal di berbagai negara, Hilal haruslah memiliki sudut elongasi minimum 7° terhadap Matahari atau paling tidak umur Hilal minimum 12 jam setelah konjungsi agar ia dapat terlihat oleh mata manusia tanpa peralatan optik. Oleh sebab itulah beberapa laporan pengamat hilal dari Indonesia yang mengklaim dapat melihat hilal padahal kedudukan saat itu masih di bawah limit Danjon tersebut patut diragukan, sebab bisa saja yang dilihat bukan hilal yang sebenarnya melainkan obyek yang dikira hilal. Obyek tersebut bisa saja lampu pesawat, lampu kapal, cahaya bintang, planet, awan atau obyek-obyek lain.
Di Indonesia selain kriteria yang digunakan oleh pemerintah sebagai acauan pembuatan Taqwin Standar Indonesia, berkembang pula beberapa kriteria yang menjadi dasar penetapan awal bulan Hijriyah khususnya penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yang diadopsi oleh ormas-ormas maupun orsospol yang memiliki cukup banyak pengikut. Kriteria-kriteria tersebut meliputi kriteria yang berbasis baik rukyat maupun hisab.

1. Kriteria Rukyatul Hilal
Hadits Rasulullah SAW menyatakan "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah (istikmal)". Berdasarkan syariat tersebut Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam berhaluan ahlussunnah waljamaah berketetapan mencontoh sunah Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikut ijtihad para ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam hal penentuan awal bulan Hijriyah wajib menggunakan rukyatul hilal bil fi'li, yaitu dengan merukyat hilal secara langsung setiap hari ke-29 setiap bulannya. Bila tertutup awan atau menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, rukyat tetap dilaksanakan untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan (istikmal) bulan berjalan menjadi 30 hari. Sementara hisab juga tetap digunakan, namun hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu awal bulan Hijriyah.
Nahdlatul Ulama (NU) yang menggunakan rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan masih mengakui kesaksian rukyat asalkan ketinggiannya di atas 2° yang disebut sebagai batas imkanurrukyat bahkan hanya dengan mata telanjang. Sementara dalam penyusunan kalendernya NU menggunakan kriteria imkanurrukyat 2° tanpa syarat yang lain.
Namun perlu disayangkan berdasarkan data rukyat Kementerian Agama RI selama 30 tahun terakhir, lebih banyak terdapat laporan kenampakan hilal yang tidak memenuhi syarat visibilitas secara ilmiah. Diterimanya laporan rukyat saat hilal di bawah ambang visibilitas menjadi fenomena yang lazim saat Sidang Isbat asalkan syarat 2° telah terpenuhi.

2. Kriteria Hisab Wujudul Hilal
Menurut kriteria ini awal bulan Hijriyah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan berjalan, saat Matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, dan (3) pada saat Matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa.
Muhammadiyah menetapkan awal bulan Hijriyah berdasarkan kriteria hisab wujudul hilal melalui metode hisab hakiki (akurat). Hilal dianggap wujud bila Matahari terbenam lebih dahulu dari Bulan. Walaupun hisab dan rukyat diakui memiliki kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis. Muhammadiyah sebenarnya pernah metode hisab ijtima' qablal ghurub dan hisab imkanurrukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyahnya. Tetapi karena kriteria imkanurrukyat yang ada dianggap tidak ilmiah, maka Muhammadiyah kembali ke hisab wujudul hilal. Prinsip “Naklur-rukyat” atau “transfer rukyat” juga digunakan dalam konsep “transfer wujudul hilal”, yaitu bila hilal di sebagian Indonesia telah wujud maka, seluruh Indonesia dianggap telah masuk bulan baru.
Muhammadiyah bahkan juga pernah menggunakan kriteria rukyatul hilal, tapi mulai tahun 1969 tidak lagi melakukan rukyat dan memilih menggunakan hisab wujudul hilal, dengan memberikan keterangan bahwa rukyatul hilal atau melihat hilal secara langsung adalah pekerjaan yang sangat sulit dan dikarenakan Islam adalah agama yang tidak berpandangan sempit, maka hisab dapat digunakan sebagai penentu awal bulan Hijriyah. Kesimpulannya, Hisab Wujudul Hilal yang dikemukakan oleh Muhammadiyah bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak, akan tetapi dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriyah sekaligus jadi bukti bahwa bulan baru sudah masuk atau belum.

3. Kriteria Hisab Imkanur Rukyat MABIMS
Taqwin Standard Indonesia disusun berdasarkan hasil pertemuan Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) yang menetapkan kriteria yang disebut sebagai Imkanurrukyat MABIMS dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan bulan pada Kalender Hijriyah negara-negara tersebut yang menyatakan :
Hilal dianggap terlihat dan keesokannya ditetapkan sebagai awal bulan Hijriyah berikutnya apabila memenuhi salah satu syarat-syarat berikut: (1)· Ketika Matahari terbenam, ketinggian Bulan di atas horison tidak kurang dari 2° dan (2). Jarak lengkung Bulan-Matahari (sudut elongasi) tidak kurang dari 3°. Atau (3)· Ketika Bulan terbenam, umur Bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi/ijtimak berlaku. “
Kriteria inilah yang menjadi pedoman Pemerintah RI untuk menyusun Taqwim Standard Indonesia yang digunakan dalam penentuan hari libur nasional secara resmi. Dengan kriteria ini pula forum Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah berhak menolak kesaksian rukyat saat kriteria belum terpenuhi.
Belakangan kriteria ini hanya dipakai oleh Indonesia dan Malaysia sementara Singapura menggunakan Hisab Wujudul Hilal dan Brunei Darussalam menggunakan Rukyatul Hilal berdasar Teori Visibilitas.
Hisab imkanurrukyat juga digunakan oleh Persatuan Islam (Persis) setelah beberapa kali mengganti kriterianya dari Ijtimak Qoblal Ghurub, Wujudul Hilal, Imkanurrukyat Mabims dan mulai tahun 2012 Persis menggunakan Imkanurrukyat LAPAN yang menyatakan : “Awal bulan hijriyyah dapat ditetapkan jika setelah terjadi ijtima, posisi Bulan pada waktu ghurub (terbenam Matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat; (1) Beda tinggi antara Bulan dan Matahari minimal 4 derajat, dan (2) Jarak busur antara Bulan dan Matahari minimal sebesar 6.4 derajat.

4. Kriteria Rukyatul Hilal Matla Global
Kriteria ini dipakai oleh sebagian muslim di Indonesia lewat organisasi-organisasi tertentu yang mengambil jalan pintas merujuk kepada negara Arab Saudi atau menggunakan pedoman terlihatnya hilal di negara lain dalam penentuan awal bulan Hijriyah termasuk penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.
Penganut kriteria ini berdasarkan pada hadist yang menyatakan, jika satu penduduk negeri melihat bulan, hendaklah mereka semua berpuasa meski yang lain mungkin belum melihatnya. Ini diakibatkan hadist yang menyatakan tentang terlihatnya hilal tidak dibatasi luas wilayahnya atau sering disebut matla. Penggunaan rukyat global sebenarnya cukup riskan karena berpeluang kedudukan hilal masih di bawah ufuk.
Saudi memiliki kalender resmi yang dinamakan kalender Ummul Qura. Kalender ini telah berkali-kali mengganti kriterianya dan diperuntukkan sebagai kalender untuk kepentingan non ibadah. Sementara untuk keperluan ibadah khususnya penetapan awal dan akhir Ramadhan serta awal Zulhijjah Saudi tetap menggunakan rukyat hilal sebagai dasar penetapannya. Sayangnya penetapan ini sering hanya berdasarkan pada laporan rukyat dari seseorang tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap kebenaran laporan tersebut. Bahkan saat secara astronomis hilal berada di bawah ufukpun laporan rukyat bisa diterima.

5. Kriteria Lainnya
Kecuali kriteria tersebut, beberapa tarekat dan kelompok-kelompok kecil umat Islam di Indonesia juga memiliki pegangan atau kebiasaan yang didapatkan secara turun-temurun dari guru atau leluhurnya dalam menentukan jatuhnya awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Cara-cara tersebut ternyata masih dipakai hingga sekarang diantaranya :

  • Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman menggunakan Kalender Jawa yang dibuat oleh Sultan Agung. Dalam kalender ini digunakan siklus dengan hitungan sederhana dan jumlah hari dalam Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah selalu tetap yaitu 30, 29 dan 29/30.
  • Tarekat Naqsabandiyah Padang menggunakan hitungan berdasarkan tabel.
  • Tarekat An-Nadzir di Gowa, Sulawesi menggunakan pengamatan terhadap pasang-surut air laut.
    Beberapa kelompok mendasarkan penetapan awal bulan menurut kemauan pemimpinnya baik yang konon berdasarkan ‘wangsit’ maupu mimpi.

Menyikapi Perbedaan Awal Bulan Hijriyah
Kriteria penentuan awal Bulan Hijriyah yang berbeda tentu menjadi penyebab perbedaan penentuan awal bulan, yang berakibat adanya perbedaan awal hari melaksanakan ibadah seperti puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Di Indonesia, perbedaan tersebut pernah terjadi beberapa kali. Pada tahun 1992, ada yang berhari raya Jum'at (3 April) mengikuti Arab Saudi, yang Sabtu (4 April) sesuai hasil rukyat NU, dan ada pula yang Minggu (5 April) mendasarkan pada Imkanur Rukyat. Penetapan awal Syawal juga pernah mengalami perbedaan pendapat pada tahun 1993, 1994, 2006, 2007 dan terakhir adalah Idul Fitri 2011, Ramadhan 2012, 2013 yang baru lalu. Dimungkinkan juga penetapan awal Ramadhan tahun ini perbedaan kapan mulai kembali terjadi. Sementara untuk Idul Adha selalu berpotensi terjadi perbedaan baik akibat berbedaan kriteria maupun penetapan hari Arafah di Saudi.
Namun demikian, Pemerintah Indonesia mengkampanyekan bahwa perbedaan tersebut hendaknya dijadikan rahmat seperti sabda Rasulullah jangan malah sebaliknya menjadi sumber perpecahan umat Islam. Aplikasinya tentu tergantung pada keyakinan dan kemantapan masing-masing serta mengedepankan toleransi terhadap kelompok lain yang berbeda.
Perbe­daan pendapat tentang awal Ra­ma­dhan, Syawwal dan Zulhijjah ja­nganlah men­jadi sumber kon­flik. Lebih-le­bih menuduh pihak lain telah melakukan perbuatan haram. Karena pada hakikatnya semua kriteria tersebut adalah hasil ijtihad dan kita mengenal prinsip yang dipegang para ulama sepanjang masa. Prinsip itu adalah bahwa setiap umat Islam boleh dan berhak bertanya kepada para ahli agama ketika menemukan masalah, meski para ahli agama berbeda pendapat dalam memberikan jawabannya. Tentu saja selama semua jawaban itu tidak keluar dari ijtihad yang telah diupayakan sedemikian rupa agar mendekati kebenaran. Kalau ternyata hasil ijtihad itu masih berbeda juga, maka orang yang mengikuti salah satu ijtihad itu tidak bisa disalahkan, juga tidak berdosa.
Bahkan para ahli ijtihad itu sendiri apabila berbeda pendapat dan ternyata salah satunya jatuh ke dalam kesalahan, tidak berdosa juga. Dia tetap akan mendapat satu pahala. Sedangkan yang ijtihadnya benar akan mendapat dua pahala di sisi Allah. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT. Wallahu a’lam bissawab.

 

00:00:00

HISAB-RUKYAT
Ilmu Falak
────────────
Awal Bulan
────────────
Arah Kiblat
────────────
Waktu Shalat
────────────
Gerhana
────────────
 
KATEGORI
Buku Falak
────────────
Tokoh Falak
────────────
Karya Falak
────────────
Berita Falak
────────────
Peralatan
────────────
Software
────────────
Artikel
────────────
 
 
 
 
 

FOLLOW ME

Bergabung dengan Droup Facebook RHI Follow Tweeter RHIGroup Diskusi RHI via Yahoo